INSTANEWS.CO.ID — Lebih dari seratus pemukim militan menyerang keluarga Palestina di Desa Jalud, Tepi Barat, saat mereka berupaya kembali ke rumah yang dicaplok. Tiga petugas keamanan Israel terluka dan sejumlah rumah dibakar dalam insiden yang memicu kecaman langka dari kalangan politikus Israel sendiri.
Komite Internasional Palang Merah (ICRC) menilai kekerasan pemukim Israel di Tepi Barat membuat kehidupan sehari-hari warga Palestina "tak lagi bisa dijalani". Serangan terhadap Keluarga Tubasi di Jalud menjadi pemicu peringatan itu.
Militer Israel semula menjanjikan pengawalan bagi keluarga tersebut. Sekitar 15 anggota polisi militer dikerahkan untuk mengantar mereka pulang, menurut laporan surat kabar Israel, Haaretz.
Keputusan Pengadilan yang Berujung Kekerasan
Keluarga Tubasi terusir dari rumah mereka pada musim panas lalu setelah pemukim militan mengepung kawasan itu selama berpekan-pekan. Pekan lalu, pengadilan tinggi Israel memerintahkan negara mengusir pemukim dan menjamin kepulangan keluarga tersebut.
Jumlah aparat yang dikerahkan dinilai terlalu kecil. Israel tengah merayakan libur Sukkot, periode ketika jumlah ekstremis di permukiman ilegal biasanya meningkat.
"Melakukan operasi seperti ini, dan selama libur Sukkot ketika pos-pos pemukim penuh, adalah kegilaan," kata seorang sumber keamanan seperti dikutip Haaretz.
Militer tidak memberi tahu polisi nasional maupun dinas intelijen dalam negeri Shin Bet soal rencana pengawalan. Akibatnya, tidak ada cadangan keamanan ketika massa yang jauh lebih besar tiba dalam hitungan menit.
Rumah Dirusak, Tiga Petugas Terluka
Pemukim menyerang sebuah rumah begitu keluarga Tubasi tiba, memaksa mereka naik ke atap. Militer lalu memutuskan mengevakuasi keluarga itu dengan kendaraan lapis baja.
Massa kemudian membakar rumah-rumah, memblokir jalan, dan melempar batu ke aparat keamanan Israel. Tiga personel dilaporkan terluka.
Wael Tubasi menyebut dua rumah keluarganya rusak parah. "Mereka merusak semuanya — pintu, ubin diambil, tangga dibongkar. Mereka menghancurkan kamar mandi, pintu, dan jendela. Tidak ada yang tersisa, semuanya rusak," katanya kepada Reuters.
Kecaman Langka dari Dalam Israel
Skala serangan dan luka yang dialami aparat keamanan Israel memicu kritik tidak biasa dari politikus dan komentator dalam negeri. Presiden Israel, Isaac Herzog, menyebut serangan di Jalud sebagai "noda moral".
Gadi Eisenkot, mantan kepala militer yang menjadi penantang utama Benjamin Netanyahu pada pemilu mendatang, menyerukan tindakan untuk menghentikan "kampanye teror dan kekerasan".
Analis senior Israel-Palestina di International Crisis Group, Mairav Zonszein, menilai kepedulian atas hak dan keselamatan warga Palestina bukan alasan utama kritik tersebut. Menurut dia, kekerasan pemukim menjadi isu bagi kalangan oposisi karena membuat citra Israel buruk dan memunculkan kesan militer kehilangan kendali.
Serangan pemukim yang lebih mematikan, termasuk yang menyasar anak-anak Palestina, disebut kurang mendapat perhatian di dalam Israel.
Tekanan Hukum dan Dagang dari Negara Lain
Larangan impor barang permukiman mulai berlaku di Belanda pekan lalu. Inggris mengumumkan rencana kontrol yang lebih luas atas perdagangan dan pembiayaan permukiman, sementara rancangan serupa akan diajukan di legislatif Amerika Serikat.
Rancangan undang-undang Senat AS yang menuntut laporan hak asasi manusia atas pendudukan Israel di Tepi Barat kalah tipis, setelah mendapat dukungan dari hampir seluruh senator Partai Demokrat.
"Malam ini sebuah bencana berhasil dicegah, tetapi penghalangnya sudah jebol," tulis analis Israel, Roy Sharon, di media sosial. Ia memperingatkan "anarki di Tepi Barat" berpotensi membuat Israel kehilangan bantuan militer AS dan legitimasi internasionalnya.
Karikatur di surat kabar bersirkulasi terbesar Israel, Yedioth Ahronoth, menampilkan dua tentara yang menyaksikan pembakaran rumah warga Palestina. "Mereka akan merusak perjalananku ke Amsterdam," kata salah satunya.
Skala Pengusiran yang Terus Bertambah
Kelompok hak asasi Israel, B'Tselem, mencatat lebih dari 60 komunitas Palestina di Tepi Barat hilang dari peta sejak Oktober 2023. Delapan belas komunitas lain mengalami pengungsian sebagian.
Hampir 5.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, hampir separuhnya anak-anak. Kepala delegasi ICRC untuk Israel dan Palestina, Julien Lerisson, menegaskan kekerasan yang sering dan berat harus dihentikan.
"Apa yang dikatakan hukum humaniter internasional soal perlindungan properti pribadi dan publik, serta akses penduduk ke layanan dasar, harus dihormati," ujarnya.
