INSTANEWS.CO.ID — Presiden Prabowo Subianto menargetkan dampak ekonomi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai terasa pada 2027, dengan memangkas rantai distribusi kebutuhan pokok hingga ke tingkat desa. Saat ini baru sekitar 6.000 koperasi yang beroperasi dari total yang ditargetkan pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Program Presiden Prabowo Menjawab, Rabu 16 September 2026. Hingga kini, pemerintah baru merealisasikan sekitar 6.000 KDKMP yang beroperasi.
Memangkas Lima Perantara Jadi Satu
Prabowo menilai KDKMP menjadi terobosan karena membuka sistem rantai pasok yang lebih efisien. Produsen dapat menyalurkan produk langsung ke konsumen tanpa melewati perantara berlapis.
Ia mencontohkan hasil panen petani yang selama ini harus melewati sekitar lima perantara sebelum sampai ke konsumen. Para perantara itu mengambil margin keuntungan yang cukup tinggi, bahkan mencapai 30 hingga 40 persen.
Kondisi tersebut dinilai tidak ideal. Konsumen membeli bahan pangan dengan harga lebih mahal, sementara petani belum memperoleh penghasilan optimal.
"Dengan KDKMP, petani hanya ada satu perantara sampai ke konsumen," kata Prabowo. "Ada tambahan (penghasilan) untuk petani, tapi konsumen juga hemat. Jadi ini kurang lebih gagasan intinya," imbuh dia.
Rantai Pasok Utama Hingga Tingkat Desa
Menurut Prabowo, KDKMP dirancang sebagai sarana rantai pasok utama kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat desa. Keberadaan koperasi itu diharapkan membuat masyarakat mengakses kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
Pemerintah masih dalam proses merealisasikan program tersebut. Jumlah koperasi yang beroperasi diperkirakan bertambah seiring pembangunan yang terus berjalan.
"Dan ini nanti efeknya akan terasa saya kira beberapa bulan, mungkin tahun 2027, 2028 akhir. Ini kurang lebih," jelas Prabowo.
Bagian dari Penguatan Fondasi Ekonomi Nasional
Prabowo menilai pembangunan ekosistem ekonomi berbasis desa merupakan bagian dari langkah pemerintah memperkuat fondasi ekonomi nasional. Program ini berjalan bersamaan dengan sejumlah agenda strategis lain.
Pemerintah juga menjalankan program di sektor pangan, energi, pendidikan, perumahan, hilirisasi, serta Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruhnya diposisikan sebagai satu paket kebijakan ekonomi.
Dampak KDKMP terhadap harga kebutuhan pokok di desa akan bergantung pada kecepatan realisasi dan jumlah koperasi yang benar-benar aktif beroperasi.
